Home » , » Honorarium Kegiatan MUSPIDA PLUS telah menyalahi amanat Undang-Undang

Honorarium Kegiatan MUSPIDA PLUS telah menyalahi amanat Undang-Undang

Honorarium Kegiatan MUSPIDA telah menyalahi UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan bertentangan dengan PP No. 109 Tahun 2000 tertanggal 30 November 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam PP No. 109 Tahun 2000 disebutkan antara lain, kepala Daerah dan wakil kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap dari Negara.
Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tertanggal 9 Desember 2005 tentang keuangan daerah disebutkan antara lain, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan, perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Aturan yang ada dengan tegas menyatakan bahwa APBD tidak boleh membiayai instansi vertical, sementara semua yang ada dalam lembaga Muspida itu adalah instansi vertical.
Muspida tingkat kota terdiri dari walikota sebagai ketua, dengan anggota masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim serta pimpinan TNI dari kesatuan AL atau AU bila ada.
Total honorarium Muspida kota Tegal pertahun Rp. 762.000.000,-, anggota unsur Muspida Kota Tegal adalah Walikota, Ketua DPRD, 2 Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim, Komandan Lanal (Muspida Plus). Dasar pembentukan Muspida saja sudah tidak kuat apalagi Muspida Plus.
Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut diatas mestinya honorarium buat Muspida Plus harus ditiadakan karena tidak taat peraturan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak memperhatikan efesiensi, transparansi, mencederai asas keadilan, asas kepatutan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat umum juga sangat membebani APBD Kota Tegal.
Saya berharap saudara walikota mengerti masalah ini serta memahami perasaan masyarakat kota Tegal terhadap pemborosan APBD melalui Kegiatan Unsur Muspida Plus yang menelan anggaran Rp. 762 Juta. Adalah lebih bermanfaat apabila anggaran sebesar Rp. 762 Juta bisa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat utamanya pada pembinaan UMKM serta tambahan bantuan modal bagi UMKM ataupun untuk mengembangkan klaster-klaster usaha di kelurahan kelurahan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Tegal serta dapat mengurangi angka pengangguran. Mudah-mudahan honorarium Muspida Plus pada APBD tahun 2012 sudah tidak muncul lagi.(Diposkan oleh Rofii Ali, Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal)
Share this article :

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN
Copyright © 2011. DPD PKS TEGAL KOTA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger